Perdana Menteri Inggris Keir Starmer baru -baru ini mengusulkan rencana ambisius untuk secara signifikan meningkatkan efisiensi kerja pemerintah melalui teknologi digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI). Dalam pidatonya yang akan datang pada hari Kamis, ia akan menguraikan konsep, menekankan bahwa waktu pegawai negeri sipil harus diberi prioritas untuk bekerja yang membutuhkan penilaian dan kreativitas manusia, dan tugas -tugas yang dapat dilakukan dengan standar yang sama melalui digitalisasi dan AI diserahkan kepada teknologi. Langkah ini tidak hanya berharap untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah, tetapi juga menghemat banyak uang di Inggris.
Starmer mengharapkan bahwa dengan mengadopsi pendekatan digital yang lebih luas, pemerintah Inggris dapat menghemat lebih dari £ 45 miliar dalam pengeluaran di masa depan. Untuk mencapai hal ini, ia berencana untuk merekrut 2.000 peserta magang teknis baru untuk memperkaya layanan sipil dan mempromosikan transformasi teknologi. Dia mengatakan bahwa langkah -langkah ini tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi pemerintah, tetapi juga lebih baik memenuhi kebutuhan rakyat dan membuat layanan nasional lebih modern dan efisien.
Namun, proposal tersebut memicu reaksi yang kuat dari beberapa serikat pekerja. Dave Penman, Sekretaris Jenderal Seni Seni Seni Seni Sipil (FDA), menunjukkan bahwa sementara transformasi digital diperlukan, pemerintah harus mengklarifikasi bagaimana menyediakan lebih banyak layanan dengan sumber daya yang dikurangi. Dia menyebutkan bahwa pegawai negeri sipil sering digambarkan sebagai pekerja yang tidak efisien selama beberapa tahun terakhir, yang telah berdampak serius pada moral. Pengman meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan perasaan dan kebutuhan aktual karyawan ketika memajukan reformasi.
Para pemimpin serikat umumnya mengatakan mereka menyambut penggunaan teknologi tetapi khawatir bahwa ini dapat menyebabkan hilangnya beberapa posisi pegawai negeri sipil. Sekretaris Jenderal Prospek Mike Clancy menekankan bahwa reformasi harus dilakukan bekerja sama dengan karyawan dan serikat pekerja, daripada didorong oleh tuduhan atau hasutan. Dia meminta pemerintah untuk menargetkan reformasi untuk memperkuat peran pegawai negeri daripada melemahkan status mereka.
Selain mempromosikan transformasi digital, pidato Starmer juga menyebutkan bahwa itu akan mengurangi regulasi dan mengurangi jumlah beberapa LSM. Dia percaya bahwa meskipun pemerintah saat ini sangat besar dalam skala, efisiensinya menurun, sehingga perlu untuk mempercepat laju reformasi untuk melayani rakyat dengan lebih baik. Dia berharap bahwa melalui layanan pemerintah digital, peningkatan tabungan dan produktivitas yang cukup besar dapat dicapai, sehingga menyuntikkan vitalitas baru ke dalam ekonomi Inggris.
Perlu disebutkan bahwa rencana Starmer sangat kontras dengan langkah -langkah yang diambil oleh mantan presiden AS Trump. Trump telah mencoba untuk memotong pegawai negeri sipil dalam skala besar, dan tim Starmer menekankan bahwa mereka tidak bermaksud untuk memotong ukuran pemerintah dengan cara yang ekstrem, tetapi untuk meningkatkan efisiensi melalui cara teknis dan mengoptimalkan proses. Pendekatan reformasi sederhana ini dapat membawa pembangunan yang lebih berkelanjutan bagi pemerintah Inggris.
Secara keseluruhan, Rencana Reformasi Digital Starmer bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintah melalui cara teknis sambil menghemat biaya besar Inggris. Namun, rencana ini juga menghadapi keraguan dan tantangan dari serikat pekerja. Bagaimana menyeimbangkan efisiensi dengan hak -hak karyawan dalam reformasi akan menjadi masalah utama yang perlu dipecahkan oleh pemerintah.